BITUNG, MANADOLIVE. CO. ID- Komisi I DPRD Provinsi Sulut, Selasa 4 Februari 2020 kemarin sempat menanyakan dana Sharing dan dana Pilkada Kota Bitung. Anggota Komisi I Fabian Kaloh mengaku prihatin anggaran Pilkada yang di hibah oleh Pemerintah Kota Bitung kepada penyelenggara Pemilu terbilang kurang.
Ia khawatir ada tahapan tahapan KPU maupun Bawaslu tidak bisa terlaksana karena anggaran kurang. Kaloh mengungkapkan dana Pilkada Sulut sebesar 8 persen dari APBD hingga mencapai 300 an Miliar Rupiah. Terkait hal tersebut Wakil Walikota Ir.Maurits Mantiri, MM menjelaskan bahwa dana hibah Rp. 33 Miliar untuk KPU dan Rp. 11 Miliar ke Bawaslu sesuai permintaan pihak penyelenggara.
Ketua KPU Kota Bitung Desli Sumampouw pun menyatakan dana Pilkada sudah sesuai kebutuhan dan pihaknya akan memaksimalkan seluruh personil agar bisa bekerja profesional serta anggaran di buat transparan ke publik. Sedangkan khusus dana Sharing, hanya daerah yang tidak menyelenggarakan Pilwako atau Pilbup mendapatkan dana ini lantaran mengikuti pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur.
Tempat yang sama Sekretaris Kota Bitung Dr. Audy Pangemanan menyebut pihak Pemerintah terganjal dengan adanya kenaikan tarif BPJS yang sebelumnya pada penetapan APBD tahun 2020 lalu tidak di perhitungan. (Red)
