MITRA,MANADOLIVE.CO.ID – Kehadiran bisnir ritel di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) ternyata mengundang perhatian banyak pihak.
Setelah sebelumnya masyarakat di 12 kecamatan se-Mitra menyampaikan harapan dan kerinduan agar pusat belaja baru seperti Indomaret hadir di setiap kecamatan, kali ini giliran pimpinan DPRD Mitra menyuarakan hal yang sama.
Ketua DPRD Mitra Marty Ole mengatakan, jika kehadiran bisnis ritel memang dibutuhkan masyarakat, sebagai wakil rakyat dirinya akan sepenuhnya mendukung.
“Boleh-boleh saja kalo memang masyarakat membutuhkan. Tapi pengaturan di setiap kecamatan sesuai kebutuhan dan mempekerjakan orang Minahasa Tenggara,” kata Ole kepada media ini, Sabtu (30/5/2020).
Tak hanya itu, setiap ritel yang akan beroperasi harus menjual produk-produk lokal Mitra yang sudah ada izin produksi dan harus beroperasi (buka) 1×24 jam.
“Sebagai pimpinan dewan tentu mendukung langkah pihak eksekutif dalam menghadirkan bisnis ritel. Apalagi DPRD sudah pernah membahas masalah ini dengan Dinas Koperasi dan telah menyampaikan syarat-syarat tersebut,” ungkap Marty.
Yang paling utama lanjut politisi PDIP asal Ratahan ini, hadirnya pusat belanja modern sekelas ritel adalah kerinduan dan kebutuhan dari masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya akan mendorong eksekutif untuk mengakomodir apa yang menjadi keinginan masyarakat tersebut.
“Karena DPRD adalah wakil rakyat, tentu kita harus mengutamakan apa yang menjadi kerinduan masyarakat,” tukas Marty.
Senada dengan Ketua DPRD Marty Ole, dukungan juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Mitra Tonny Lasut. “Masyarakat begitu antusias dan menginginkan ritel hadir di setiap kecamatan. Sebagai pimpinan DPRD yang adalah representasi dari rakyat, tentu akan sepenuhnya mendukung sepanjang itu menguntungan dan tidak merugikan masyarakat,” tegas THL sapaan akrab Ketua DPD Partai Golkar Mitra ini.
Lanjut THL, kecataman akan kelihatan kota kecil jika ada binis ritel yang beroperasi. Apalagi jika dibuka 1×24 jam. Tentu akan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh berbagai kebutuhan yang diperlukan. “Tapi cukup satu per kecematan dan dibangun di ibukota kecamatan biar tidak berdampak lebih bagi warung di desa-desa,” katanya.
Namun demikian menurut mantan Sekretaris Golkar Sulut ini, sebagai pimpinan dewan tentu sebatas memberikan masukan ke pihak eksekutif. “Selebihnya kebijakan ada di bupati,” tutup THL. (Dolfi)
