MITRA, MANADOLIVE.CO.ID – Berapa catatan disampaikan fraksi Partai Golkar sebagai masukan mengingatkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), saat memberikan pandangan umum pada rapat paripurna DPRD Mitra, Jumat (3/9/2021).
Anggota Dewan Mitra Temmy Naray saat membacakan pandangan umum penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2021, menyinggung soal bantuan ke masyarakat miskin, dampak dari pandemi covid-19.
“Terlepas dari bantuan yang dibebankan dalam anggaran pusat, ABPD provinsi dan atau Kabupaten/Kota, ternyata ada juga sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh program bantuan tersebut,” jelas Naray.
Lanjut dikatakan Naray, fraksi Partai Golkar mengajak semua agar kiranya ada kepedulian bagi mereka yang terdampak, dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. “Seperti bantuan makanan, obat obatan, vitamin dan alat rapid tes antigen untuk masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, fraksi Partai Golkar juga menyinggung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terkait bencana alam yang sampai saat ini belum ada pengamanan yang serius, dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.
“Dimana jika terjadi bencana alam maka akan menimbulkan resiko yang sangat merugikan masyarakat. Untuk itu kami menyarankan untuk lebih serius dalam menanggapi kejadian-kejadian alam yang bisa menimbulkan resiko kerugian,” sebut Naray.
Pemerintah Kabupaten Mitra, Bupati James Sumendap yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) David Lalandos saat menanggapi fraksi Partai Golkar mengatakan, persoalan tersebut tentu menjadi tanggung jawab bersama.
“Kami akan memaksimalkan potensi yang ada dengan lembaga legislatif demi kesejahteraan rakyat Minahasa Tenggara. Serta akan memaksimalkan kinerja aparatur untuk bekerja secara bertanggung jawab,” ucap Lalandos.
Menurut Lalandos, sampai saat ini Pemkap Mitra terus memacu percepatan pembangunan serta pencegahan covid 19 didaerah ini.
“Kami telah mengalokasikan anggaran di 6 SKPD termasuk anggaran untuk penanganan covid 19 dan pemberian bantuan pada masyarakat,” tutup Lalandos. (Dolfi)
