SULUT, MANADOLIVE– Program unggulan “Mari Jo Ba Kobong” di pertanyakan Anggota Badan anggaran DPRD Sulut Sandra Rondonuwu dalam pembahasan pelaksanaan APBD Sulut tahun 2021 antara Badan anggara dan TAPD.
Ketua Komisi I DPRD Sulut menyayangkan Dinas Pertanian tidak pernah serius dalam memjalankan program tersebut.
“Ini saya lihat belum mendapat perhatian dari Dinas Pertanian, kita bisa melihat bagaimana kami komisi mengunjungi Bali, dibali yang dulunya program unggulan Pariwisata kin beralih ke pertanian. Lalu bagaimana sinkronisaai tentang program unggulan dengan alokasi anggaran di dinas yang hanya 1.9 Miliard ,” ungkap Saron.
Lanjutnya, ini sudah disampaikan dalam pembahasan, namun sayangnya usulan ini hanya sampai dicatat tanpa adanya realisasi.
“Sektor pertanian ini adalah unggulan, terlebih disaat krisis sebagai penyelamat. Pantas petani susah mendapatkan bibit, pupuk bahkan juga bantuan alat alat pertanian. Saya menyampaikan ini agar pembahasan yang dilakukan bermanfaat sehingga dapat memperbaiki kinerja, “ungkap Srikandi PDI Perjuangan ini.
Selain itu juga SARON sapaannya selain menyoroti anggaran pendidikan, ia juga meminta agar Sekprov Sulut melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala OPD. Jika kinerja tidak maksimal maka tandasnya sebaiknya tidak lagi dipakai dalam kabinet ODSK.
“Untuk mewujudkan program Gubernur dan Wagub harus ditunjang dengan kinerja dari kepala OPD. Namun sayangnya didapati ada kadis yang pandang enteng. Kita harus terbuka menyampaikan ada kadis yang pandang entang yang berpikir saya kuat. Ini tandasnya bisa berdampak pada nama Pak Olly dan Pak Steven akibat kinerja kadis. Jangan lagi diakomodir kadis sama sekali tidak menunjang program yang ada,”tegas Saron.
Menanggapi hal ini Sekrpov Sulut Praseno Hadi menyatakan apa yang disampaikan Ibu Saron akan di teruskan kepada Pak Gubernur dan Wagub.
“Pak.Gubenrur dan Wagub secara rutin lakukan evaluasi terhadap kinerja OPD. Saya akan sampaikan langsung atas masukan ini,”jelas Praseno.
Terkait program mari jo ba kobong jelasnya jika melihat dari postur APBD sepertinya agak pincang. Sumbangan APBD hanya 20 persen dan berharap dari Pemerintah pusat.
“Yang di cover APBD adalah asuransi petani dan asuransi gagal panen. Untuk bantuan bibit dan pupuk , alat pertanian gubernur menyurat langsung kepada Pak.Menteri untuk menambah alokasi bantuan.
Praseno Hadi juga memastikan akan memaksimal fungsi koordinasi dengan kabupaten/kota terkait dengan permohonan bantuan ke kementrian untuk bibut,pupuk dan saprodi. (erka)
