SULUT, MANADOLIVE– Anggota DPRD Sulut Sandra Rondonuwu menyoroti kinerja Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Provinsi Sulut.
Hal itu dikatakan Politisi PDI Perjuangan kepada sejumlah wartawan, Selasa (10/08/22) di DPRD Sulut.
Ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Sulut ini bahwa Kadis Pariwisata kinerjanya patut di pertanyakan,
“Sekarang di pertanyakan 5 (lima) destinasi super prioritas yang sudah dilakukan, menurut saya itu tidak kelihatan perkembangan pariwisata di Sulut.”tegas Srikandi yang vokal menyuarakan aspirasi warga ini.
Lanjutnya, kenapa penting mengevaluasi Kadis Pariwisata, itu bisa dilihat dimana atas lobi Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Sulut masuk dalam Daerah Pariwisata Super Prioritas yang di wakili oleh Likupang, bersama-sama dengan Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo. Mengalahkan daerah-daerah lain seperti Raja Ampat, Toraja,
“Artinya ada keberpihakan politik dan ini adalah upaya besar yang berhasil dilakukan. Pemerintah menganggarkan Rp 18,9 triliun untuk mengembangkan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Apa concept masterplan yang sudah disusun dinas Pariwisata Sulut berkordinasi dengan berbagai dinas terkait untuk merespons anggaran tersebut.”ungkap SARON sapaannya.
SARON mengakui salah satu DPSP, Mandalika sukses menggelar Moto GP dan sejumlah event international. Danau Toba baru sedang menggelar event berkelas dunia. Seperti; Danau Toba Rally 2022, Samosir Jamming Paradise 2022, Toba Fashion Week, Lake Toba Tradisional Music Festival 2.0. Borobudur dan Labuan Bajo gak usah ditanya.
“Dari Kementerian Pariwisata untuk event yang dilakukan di 2 daerah super prioritas itu sudah dikucurkan puluhan milyar bahkan ratusan milyar. Apa yang dilakukan di Likupang? Event internasional apa yang sudah dilakukan di Likupang?.”tanya SARON.
Sebelum Pandemi Covid 19, Gubernur Olly berhasil membuka direct flight ke China dan Jepang, dan sekarang ke Singapore.
“Apa konsep dari Dinas Pariwisata untuk membuat agar wisatawan internasional mau datang ke Sulut, memperpanjang waktu liburan, dan konsep seperti apa yang dilakukan dengan menggandeng pelaku pariwisata sebagai stakeholder parwisita yang kompak dan saling mendukung.”terangnya.
“Saat pandemi, Gubernur Sulut memberi solusi agar dilakukan pariwisata kesehatan, jadi para pengunjung sambil karantina, juga bisa berwisata di pulau-pulau yang indah di sekitar kota Manado. Harusnya dinas pariwisata proaktif melakukan penguatan dan pembenahan, malah ide ini redup dan tidak jalan.”tambahnya.
Menurut SARON saat kampanye Gubernur Sulut sudah berkomitmen mengembangkan health tourisme yang berlanjut dengan kunjugan Gubernur Sulut ke Korea bertemu para investor di bidang kesehatan.
“Mereka sudah menindaklanjuti dan datang ke Sulut untuk pengembangan telemedisen bekerja sama dengan RS ODSK. Ini sangat bagus dan positif. Ada beberapa rumah sakit swasta juga sudah disiapkan, jadi nanti para pasien dari berbagai penjuru Indonesia, diharapkan tidak perlu lagi ke Singapore, sebaliknya berobat di Rumah-rumah sakit international di Sulut. Ini harus ditunjang oleh dinas pariwisata, setidaknya menunjang program kerja sama dengan RS Internasional, termasuk menyiapkan program Health Tourisme dalam bentuk apapun. Ini sama sekali tidak terlihat.”jelasnya.
Ia pun dengan tegas menyayangkan agenda pariwisata di Sulut yang semrawut. Dinas Pariwisata Sulut belum bisa menginventarisir agenda-agenda wisata secara utuh di seluruh kabupaten kota, agar terkordinasi dengan baik.
“Harusnya Dinas Pariwisata bisa datang ke Kementrian untuk membahas program-program apa yang di buat di Sulut atau bisa misalkan dibuat kalender wisata yang ditata rapi agar masing-masing kabupaten kota saling support, jangan tumpang tindih. Ini belum nampak secara significan.”tegasnya
Sebelumnya anggota Banggar DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu dalam rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Sulut terkait KUA PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2023, ia menyentil anggaran Rp 13 miliar yang dialokasikan ke Dinas Pariwisata Sulut.
“Saya melihat pengalokasian anggaran sebesar 13 miliar terlalu kecil dan sedikit untuk Dinas Pariwisata. Benar yang disampaikan oleh pak James Tuuk itu terlalu kecil, tetapi bagi saya Rp 13 miliar ini terlalu besar di bawah kepemimpinan kadis saat ini,” tegasnya.
“Boleh ditambah dengan catatan kadis mohon dievaluasi. Jika ia masih tetap, mohon Rp 13 miliar ini dikurangi,” pintanya. (erka)
