MANADOLIVE.CO.ID, BOLTIM – Sebelumnya, ramai mengenai isu bahwa bantuan pangan beras dipolitisasi oleh berbagai pihak yang punya kepentingan terkait pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari.
Seperti polemik yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara, terkait Bantuan Pangan Beras Tahun 2024.
Menurut Kepala Dinas Ketahan Pangan Boltim, Mat Sunardi menjelaskan, faktanya tidak seperti isu yang beredar di masyarakat.
Kata Sunardi, polemik bantun pangan beras tidak hanya terjadi di Kabupaten Boltim, tetapi juga terjadi di seluruh Kabupaten Kota di seluruh Indonesia.
“Ya memang benar, masalah penyaluran bantuan ini tidak hanya terjadi di Boltim, tetapi terjadi juga di daerah lain,” ungkap Sunardi, Jumat 9 Februari 2024.
Sunardi mengatakan bahwa polemik tersebut terjadi karena ada pemutakhiran data kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang biasanya menerima bantuan pangan beras Tahun 2023.
“Bantuan pangan beras untuk tahun ini, itu datanya tidak hanya berpatokan pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ada ketambahan data lain yakni data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” katanya.
Sunardi pun berharap, data P3KE tersebut dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah Desa (Pemdes) yang ada di Boltim, sehingga bantuan ini bisa tepat sasaran.
“Kami telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa terkait penggantian KPM karena banyak ditemukan penerima yang sudah tidak layak untuk menerima, tentunya penggantian tersebut berdasarkan Dua data tadi , dan penggatian ini sementara dimusyawarakan oleh para sangadi dan anggota BPD,” pungkasnya.
Terinformasi ada sebanyak 4.199 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Boltim yang menerima bantuan pangan beras.
Penulis: Awi Alopa
