Manado, MANADOLIVE.CO.ID– Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut H.Ayub Ali menyinggung soal tanggung jawab moral Pemprov Sulut melalui tim TAPD dalam pengalokasian anggaran bagi masyarakat miskin.
Hal tersebut menguak ketika politisi PAN mempertanyakan urgenitas penambahan alokasi anggaran sebesar 10,5 m di Dinas Kominfo Sulut saat pembahasan KUA/PPAS APBD perubahan 2024 Rabu (7/8/24).
Legislator dapil Manado ini menegaskan harusnya masyarakat yang terdampak bencana alam seperti di Kabupaten Sitaro korban erupsi Gunung Ruang jadi prioritas pemerintah dalam alokasi anggaran karena berdampak terjadinya kemiskinan baru.
” Apakah kita tidak punya hati nurani bagi saudara kita yang mengalami bencana dan musibah kehilangan harta benda dan lain sebagainya yang mungkin lagi mengungsi dan menumpang di rumah keluarga mereka, apa’an konten harus 10 miliar lebih” tandas Ayub Ali.
Ayub mengusulkan anggaran yang cukup besar di Kominfo tersebut dapat dialihkan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat korban bencana.
“Ini supaya dimanfaatkan masyarakat yang baru kena musibah bukan hanya konten – konten saja tidak dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Utara secara keseluruhan”
“Maka ini jadi peninjauan kembali penataan anggaran dalam rangka pengentasan kemiskinan sesuai kebijakan perubahan belanja daerah yang tercatat dalam KUA/PPAS APBD perubahan.
Ini harus dievaluasi lagi khususnya untuk anggaran yang besar tapi tidak untuk pengentasan kemiskinan karena harus ada prestasi di masa akhir pemerintahan untuk masyarakat miskin Sulawesi Utara yang terabaikan, ” harapnya.
Sementara Sekretaris Provinsi menjelaskan penambahan anggaran di Dinas Kominfo Sulut dalam rangka untuk penyelesaian konten- konten dan jasa media dalam skala lokal maupun nasional.
“Nanti kami upayakan seperti apa penyesuaiannya, intinya penyesuaian jasa media baik itu online maupun televisi ataupun media cetak, ” jelas Kepel singkat. ( rosita)
