ManadoLive—DPRD Manado menggelar sidang Rapat Paripurna mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawab (LKPJ) APBD tahun anggaran 2017, Senin (16/04/2018) .
Hal itu sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007, Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut wajib menyampaikan LKPJ tersebut di hadapan 40 anggota DPRD Manado.
Rapat paripurna tersebut dirangkaikan dengan pembicaraan tingkat I atas Ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan dipimpin Ketua Dewan Noortje Van Bone didampingi Wakil Ketua masing-masing Richard Sualang dan Danny Sondakh.
Realisasi APBD 2017 Pemerintah Kota Manado
Sumber Anggaran Target Realisasi Persen
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp363.796.582.200 Rp402.365.667.623 110,6%
Dana Perimbangan Rp1.064.015.676.000 Rp1.031.637.903.218 96,96%
Pendapatan Daerah Lain-Lain Yang sah Rp251.127.834.000 Rp242.250.162.132 96,46%
Anggaran Belanja Rp.1.860.454.621.400 Rp.1.572.826.510.738 88,54%
(Belanja Tidak Langsung) Rp687.800.049.730 Rp654.956.206.717
(Belanja Langsung) Rp1.172.654.571.670 Rp917.870.304.021
Rapat Paripurna Sempat Diskors Ketua DPRD Manado
RAPAT paripurna dipimpin Ketua Dewan Noortje Van Bone didampingi Wakil Ketua masing-masing Richard Sualang dan Danny Sondakh sempat diskors beberapa jam sebelum memasuki agenda pemandangan umum dari 6 fraksi di DPRD Manado terhadap LKPJ 2017 yang disampaikan Wali Kota GSVL.
Pukul 16.00 Wita Van Bone mencabut skors dilanjutkan dengan pemandangan umum masing-masing fraksi.
Fraksi Gerindra mendapat jatah pertama menyampaikan pemandangan umum yang disampaikan juru bicara Benny Parasan. Disusu Fraksi Hanura olah Jubir Diana Pakasi.
Kemudian Fraksi PAN disampaikan Mohammad Wongso. Selanjutnya giliran Fraksi Partai Demokrat lewat juru bicara Vanda Pinontoan, Fraksi PDI Perjuangan oleh Theresia Pingkan Noah dan Fraksi Partai Golkar oleh Christiani Lina Pusung.
LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2017 Diterima Enam Fraksi
RATA-rata pemandangan umum 6 fraksi menyetujui dan menerima LKPJ Walikota Manado tahun 2017 dan Ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan untuk dibahas lebih lanjut.
LKPJ kepala daerah merupakan amanat yang harus dilaksanakan serta mengandung pembahasan bersama antara komisi-komisi di DPRD Kota Manado dengan mitra kerja masing-masing.
“LKPJ memuat arah kebijakan umum Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro baik dari aspek pendapatan maupun belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,” jelas Wali Kota GSVL.
Hadir dalam rapat tersebut PltSekd Kota Manado, Rum Usulu, para Asisten, kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se-Kota Manado. (ADV/*)
PANSUS DPRD LANGSUNG ACTION BAHAS LKPJ WALIKOTA TAHUN 2017
ManadoLive— Setelah menerima Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD2017 dari Wali Kota Manado dalam rapat Paripurna, pihak DPRD Manado melalui Panitia Khusus (Pansus) langsung action.
Pembahasan dikebut selama dua hari sejak Senin (23/4/2018) melalui Pansus LPKJ dipimpin Benny Parasan.
Sebelumnya dilakukan pembahasan bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perkim Kota Manado. Selasa (24/4/2018) pembahasanan dilanjutkan dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Manado.
Lembar demi lembar laporan LKPJ 2017 dari 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipeletoti habis-habisan oleh Pansus DPRD Manado.
Pansus sempat geram saat pembahasan laporan Dinas Sosial. Pasalnya, ada konsep yang berbeda dengan dokumen yang terisi pada buka LKPJ Wali Kota.
Markho Tampi, salah satu anggota Pansus sempat mencurigai dana sebesar Rp6 ratusan juta yang dialokasikan lewat dana tanggap darurat, tidak mampu dijelaskan Kepala Dinas Sosial, Sammy Kaawoan.
”Kepala Dinas harusnya tahu penggunaan dana Rp6 ratusan juta untuk dana tanggap darurat,” tegas Tampi disela-sela pambahasan.
Akibatnya, Pansus LKPJ harus turun lapangan didampingi pihak Dinas Sosial mengecek kebenaran penggunaan anggaran tersebut pada Rabu (25/04/2018).
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Manado, Ketua Pansus Benny Parasan, meminta membahas progeram serta kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2017.
Parasan juga meminta agar isi LKPJ sesuai dengan kegiatan yang dilaksankan sehingga lebih mempermudah pembahasan.
Kadis Pendidikan, Deasy Lumowa menjawab semua pertanyaan Pansus. Mulai dari Rehab sekolah, dana Beasiswa serta dana sosialisasi lainnya.
Setelah melalui pembahasan cukup alot, Parasan menskors pembahasan dan akan dilanjutkan lewat kunjungan ke lapangan untuk melihat langsung bukti fisik dari semua kegiatan Dinas Pendidikan. (ADV/*)
