MITRA,MANADOLIVE.CO.ID- Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara Negara (BPKP) wilayah Minahasa Tenggara resmi terbentuk. Organisasi ini sejatinya melakukan pengawasan terkait proyek pemerintah, penyalagunaan obat-obatan atau Narkoba serta menngawal proses hukum apabila terjadi tindak kekerasan pada perempuan dan anak . Itulah bagian tugas dari BPKP, yang sudah diambil sumpah/janji, Senin (30/9/2019) di Hotel Novotel, Manado, oleh ketua BPKP Provinsi Sulut.
Royke Worang salah satu pengurus BPKP Minahasa Tenggara, mengaku pihaknya akan menjalankan tugas sebagaimana amanah yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Rumah Tangga organisasi tersebut.
“Yang pasti, organisasi kami resmi terbentuk itu dibuktikan dengan pengambilan sumpah dan janji untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Maka, kamipun siap menjalankan tugas di Kabupaten Minahasa Tenggara,” ucap Royke.
Lebih lanjut kata Worang, dia bersama pengurus yang lainnya, akan mengawasi setiap program dari pemerintah baik dari kabupaten bahkan hingga desa. Tak hanya itu, Worang juga mengaku akan membuat program pencegahan agar generasi muda tak terjerembab dalam pusaran hitam Narkoba serta mencegah terjadinya tindak kekerasa terhadap perempuan dan anak.
“Karena ini amanah dari organisasi, sudah menjadi tugas kami untuk melakukan sosialisasi tindak pencegahan bagi generasi muda. Sasaran-saran kami sekolah dan pergaulan di lingkungan masyarakat,” ucapnya.
Ditegaskan Royke, bahwa BPKP sendiri merupakan organisasi non pemerintah. Artinya, organisasi ini bukan bentukan pemerintah. Akan tetapi membantu pemerintah dalam mengawasi program yang disalurkan ke masyarakat dan menyelamatkan milik masyarakat dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Pada prinsipnya, kami mengedepankan pemberdayaan masyarakat guna untuk menangkal hak negatif yang bisa merugikan masyarakat,” ujar Worang sembari meminta dukungan dan kerjasama masyarakat Minahasa Tenggara, agar dapat membantu tugas-tugas pihaknya dilapangan.
Sementara menurut Royke, disaat pelantikan, Ketua Umum BPKP NKRI, Asmaraman SPd.I, SH, MH, mendorong agar peran BPKP di daerah dapat dapat maksimal. Artinya pengurus di daerah dapat membentuk mainset serta memberi pemahamanan kepada masyarakat dengan berbagai sisi positif, untuk menangkal tantangan pembangunan yang kapitalis dan hedonis era saat ini.
“Dalam hal ini kami akan melakukan langkah-langkah penanganan pencegahan melalui azas kebersamaan dan kekeluargaan. Sehingga masyarakat benar-benar memahami berbagai hal yang menjadi sumber penyakit masyarakat,” tukasnya.
Diketahui, selain pengurus BPKP Minahasa Tenggara yang dilantik, dua diantaranya Provinsi serta Kota Manado.
Hadir, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulut, Mecky Onibala, Pengurus BPKP Sulut, Staf Ahli Bupati Minahasa serta tamu undangan lainnya. (Dolfi)
