BITUNG, MANADOLIVE. CO. ID—Berdasarkan hasil konsultasi DPRD Bitung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terkait pemberdayaan masyarakat nelayan di tindak lanjut melalui pertemuan Senin 15 Juli 2019 bersama Dinas Perikanan.
Dari pertemuan koordinasi tersebut Ketua Fraksi PKPI Nabsar Badoa mengaku sangat prihatin terhadap nasib para nelayan. Pasalnya kini nelayan yang ada kesulitan memperoleh bantuan seperti perahu atau kapal ikan dari dana APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti dirasakan tahun sebelumnya.
Ia mengungkapkan bantuan pusat bagi kesejahteraan masyarakat nelayan terbilang besar terlebih di Kota Bitung merupakan kota Minapolitan. Selanjutnya nelayan terpaksa menggunakan pihak ketiga untuk pembuatan perahu dengan bunga cukup tinggi.
Menurutnya keterangan Dinas Perikanan bahwa bantuan nelayan melalui koperasi sangat ribet dengan syarat-syarat bermacam tahapan. Kepada wartawan, Badoa menyayangkan sikap Pemerintah Kota yang tidak konsisten memajukan koperasi-koperasi nelayan semakin hari kian merosot.
Pengusaha Ikan Tuna Segar ini yakin kondisi Dinas Perikanan di tahun mendatang bakal menghambat nelayan untuk memperoleh bantuan pusat. (Red)
