MINSEL, MANADOLIVE. CO. ID— Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Minsel Altin Sualang dalam status FB akun pribadinya mengatakan bahwa Tahun 2020 ini, tingkat kesulitan pengelolaan keuangan desa diperkirakan meningkat 4-5 kali lipat dari tahun sebelumnya.
“Pada tahun 2020 ini juknis terkait penggunaan anggaran di desa setidaknya di revisi berkali-kali,”tandasnya
Jelasnya lagi Sejak dikeluarkannya PMK nomor 205 tahun 2019 tentang dana desa, Kementerian Keuangan selanjutnya mengeluarkan PMK 35/2020 , 40/2020 dan 50/2020. Selain itu juga kementrian desa telah keluarkan Permendes 11 tahun 2019, dan aturan ini direvisi sampai tiga kali menjadi Permendes 07/2020 dan 14/2020. Kemendagri belum lama sudah merevisi permendagri 113/2014 menjadi permendagri 20/2018.
Perubahan juknis tersebut sangat terasa dampaknya bagi pemerintah desa.
Aturan yang cepat berubah ini menuntut pemerintah desa untuk cepat menyesuaikan diri dalam memahami aturan tersebut.
Kenyataannya tidak semua aparat desa memiliki standar kemampuan yang sama dalam memahami aturan yang cepat berubah. Belum lagi pandemi membuat terbatasnya mobilisasi termasuk instansi teknis mulai dari sosialisasi, supervisi sampai pada monitoring dan evaluasi.
kondisi ini diperparah dengan pelaksanaan tahun politik di banyak daerah yang menyita perhatian pemerintah desa itu sendiri, belum lagi terkotak-kotaknya masyarakat, perangkat desa dan BPD sehingga mempengaruhi proses pembahasan dan penetapan anggaran.
Konsekuensinya jelas, juknis pengelolaan keuangan desa mengatur sangat ketat sampai pada ancaman pemotongan anggaran dana desa. Pemerintah desa dituntut untuk lebih kreatif dan lebih berinisiatif untuk memahami aturan yang dikeluarkan.
Intinya pada tahun 2020 dibutuhkan energi super ekstra untuk melaksanakan anggaran di desa. Energi untuk memahami aturan, energi untuk menetapkan keputusan, energi untuk melaksanakan anggaran, energi untuk menyiapkan dokumen sampai pada energi mempertanggungjawabkan anggaran. SALAM BANGUN DESA tutup Sualang. Tim Liputan ML. (temmy)
