SULUT, MANADOLIVE. CO. ID– Pelayanan kurang baik terhadap pasien Covid-19 di Rumah Sakit (RS) yang ada di daerah-daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi keluhan masyarakat, bahkan viral di Media sosial (Medsos).
Terkait keluhan-keluhan tersebut, Wakil ketua DPRD Sulut, Billy Lombok mengatakan, itu meruapakan masalah bersama dari semua stakholder terkait.
Akan tetapi, politisi Partai Demokrat ini, mengapresiasi pihak keluarga pasien di RS memiliki keberanian untuk mempublikasikan apa yang terjadi terkait pelayanan kesehatan di RS yang kurang baik.
” Ini harus ada evaluasi menyeluruh di semua bidang. Saya sendiri sudah sering menyuarakan ini. Bahkan kritikan keras pun sudah saya lakukan terhadap dinas kesehatan dalam penanganan covid 19 dan juga terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit,”ungkap Politisi Partai Demokrat itu, Kamis (5/08/21) di DPRD Sulut.
Terkait viralnya postingan-postingan yang dilihat di media sosial dan melalui pengaduan masyarakat. Lombok menegaskan agar rekam medis pasien itu harus ada., dalam setiap kasus yang dialami oleh pasien Covid-19.
“Memang pandemi Covid-19 itu mejadi masalah kita bersama. Oke, kita sepakat dengan itu. Tapi bidang pelayanan harus tetap maksimal.”tegas Lombok.
Lombok pun menyinggung terkait honor tenaga kesehatan (Nakes), dimana sebagai wakil rakyat pihaknya telah mengecek. Ternyata untuk staf administrasi yang memilah tenaga kesehatan yang ada di RS Kandouw dan Siloam. Agar tidak double menerima pasien, itu yang menjadi persoalan karena kuran tenaga kerja administrasi.
” Kemudian persoalan tentang kode rekening. Katanya sekarang sudah ada sofeware automatic. Tentu tidak bisa di jadikan alasan. Jadi kita sudah temukan apa yang menjadi kendala sehingga timbul permasalahan dalam pembayaran honor tenaga kesehatan. Jadi harus ditambah staf administrasi untuk menangani itu, agar honor bisa segera mungkin dibyarkan untuk tenaga kesehatan,”jelas lombok.
Diakui lombok bahwa dirinya juga belum menerima laporan dari dinas kesehatan ataupun RS, tentang apa yang sedang terjadi saat ini.
” Ini butuh keterbukaan. Kesimpulannya, kami sudah menyampaikan ke komisi IV agar segera ditindaklanjuti. Tentu sebagai pimpinan DPRD Sulut, menilai hal ini sangat miris terjadi. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini,”tegas lombok.
Lombok menyampaikan, DPRD Sulut terbuka dan silahkan masyarakat menghubungi apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan. Agar secepatnya pihaknya langsung menghubungi satgas covid atau tempat-temoat yang menangani covid 19 atauun penyakit-penyakit umum lainnya.
Ditambahkan Lombok, terkait hasil PCR yang dikeluhkan masyarakat keluarga pasien Covid-19 telah dikomunikasikan ternyata ada aturan yang mengatakan 5 hari proses inkubasi dari virus ini.
” Sehingga untuk hasil PCR lima hari baru keluar. Harusnya aturan-aturan seperti ini perlu dijelaskan kepada masyarakat. Karena tidak disosialisasikan ke masyaraka, makanya timbul persoalan di tengah masyarakat,”ujar Lombok.
Terkait penanganan di RS sudah 80%, tentu ini sudah overload, tentunya ini harus dikerjakan bersama-sama.
” Teknisnya sebenarnya sederhana, seluruh anggaran yang di refocusing diserahkan ke bidang kesehatan. Tentunya kalau anggaran sudah ada, tinggal tergantung managerial dinas kesehatan untuk melaksanakan seperti apa. Itu bukan domain kami. Tetapi kami bisa mengingatkan kepada pemerintah agar kejadian yang disampaikan oleh pihak masyarakat dan keluarga korban yang merasakan ada ketidaksesuaian medis dalam penanganan pelayananan yang tidak baik. Itu harus segera diusut dan ditindaklanjuti, agar jangan terjadi lagi, “pungkasnya. (iin/*)
