Tahuna manadolive.co.id : Dinas Sosial (Dinsos) Kepulauan Sangihe terus berupaya mendukung program pemerintah dalam penanganan masyarakat miskin, khususnya melalui jaminan kesehatan yang diakomodir oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kepala Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe, Drs. Dani Mandak, ME, menjelaskan bahwa pihaknya tengah fokus melakukan sinkronisasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Kami saat ini tengah berfokus pada sinkronisasi data KPM agar masyarakat miskin dapat terjamin dalam program BPJS Kesehatan, baik melalui program pemerintah pusat maupun alokasi APBD,” ungkap Mandak.
Mandak menambahkan, proses sinkronisasi ini melibatkan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta Dinas Kesehatan Daerah. Menurutnya, beberapa pemegang kartu BPJS Kesehatan ditemukan memiliki status kartu nonaktif akibat data yang belum tervalidasi.
“Saat ini, kami sedang menuntaskan sinkronisasi data agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang kehilangan akses pelayanan kesehatan hanya karena kendala administrasi,” tambah Mandak.
Sekitar 27 kepala keluarga yang masuk dalam Data Terpadu dipastikan akan segera diaktifkan keanggotaan BPJS Kesehatannya agar mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah. Program BPJS Kesehatan sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin.
Dengan langkah sinkronisasi ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat miskin yang tertinggal dalam memperoleh layanan kesehatan yang memadai. ( gustaf)
