Manado, MANADOLIVE.CO.ID- DPRD Provinsi Sulut melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Penyampaian dan Penjelasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025.
Rapat ini dipimpin langsung ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andy Silangen,SpB-KBD. Di dampingi Wakil Ketua Raski Mokodomooit,Victor Mailangkay dan Billy Lombok. Turut hadir Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw.
Dalam sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey ia memberikan apresiasi kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, atas sinergi dan komitmen sebagaimana telah ditunjukkan selama ini, dalam menyusun, membahas, mengimplementasikan dan mengawasi setiap rencana dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulut untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.
” penyusunan KUA-PPAS telah kita laksanakan dan bahas disetiap tahun berjalan untuk menentukan arah pembangunan dan anggaran tahun berikutnya. Tahapan ini menjadi sangat penting dan strategis sebagai pedoman bersama dalam berbagai hal, baik itu kebijakan umum atas APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan; pedoman dalam mengarahkan sumber daya fiskal untuk mencapai target-target pembangunan; bahkan sebagai instrumen untuk menunjukkan prioritas pembangunan yang transparan dan akuntabel dalam satu tahun anggaran.”Jelas Olly
Ia pun berharap agar pemerintah dapat mengambil peran yang optimal dalam setiap pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2025,
“orientasinya tentu demi kelancaran pembangunan tahun 2025 sekaligus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulawesi Utara.”ujarnya
Lanjutnya, Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
“Tema ini mencerminkan tekad kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang mencakup seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.”ungkapnya
Untuk mewujudkan tema ini, kebijakan prioritas pembangunan diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu:
1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.
2) Pembangunan infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN), serta reformasi pengelolaan sampah.
3) Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menghasilkan produk-produk ramah lingkungan.
(rosita)
