MITRA,MANADOLIVE.CO.ID- Rapat Paripurna yang lazimnya dilaksanakan dibuka Ketua Dewan, di Minahasa Tenggara (Mitra) Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum sempat dibuka Ketua DPRD Sophia Antou justru menghilang.
Sontak, kejadian tersebut ramai di perbincangkan diruang rapat paripurna, utamanya ke tiga fraksi yaitu Fraksi Golar, Demokrat dan Restorasi Pembangunan Indonesia.
Bagaimana tidak? anggota DPRD Mitra periode 2024-2029, antara lain fraksi PDIP, Golkar, Demokrat dan fraksi Restorasi Pembangunan, gabungan Partai Nasdem, PPP dan Gerindra, di undang untuk pembentukan AKD, pada Senin (21/10/2024), pukul 01.00 wita. Dan tanpa alasan yang jelas fraksi PDIP termasuk Ketua DPRD keluar dari ruangan dan sampai pukul 15.40 wita fraksi PDIP dan Ketua dewan tak kunjung kembali ke ruangan untuk melaksanakan paripurna.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Mitra Tonny Hendrik Lasut menjelaskan, ketiga fraksi pun menyayangkan tindakan dari Ketua DPRD Mitra Sophia Antou yang mengundang rapat anggota dewan dan dibiarkan begitu saja.
“Untuk itu kami dari Ketiga fraksi menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua Dewan Mitra,”jelas THL sapaan akrab Ketua Partai Golar Mitra ini.
Bukan tanpa alasan, menurut THL, tindakan dari Ketua DPRD Mitra didalamnya fraksi PDIP, dapat merugikan rakat Minahasa Tenggara.
“Karena anggota DPRD yang baru harus membentuk AKD dalam rangka pembahasan APBD induk tahun 2025, yang justru menentukan nasib rakyat Mitra,” sebut THL.
THL pun menjelaskan, dalam grup whatsapp resmi DPRD, Ibu Ketua Dewan menyampaikan, alasan penundaan rapat paripuran karena belum ada kesepakatan antara pimpinan fraksi.
“Kalau alasan ibu ketua dewan belum ada kesepakatan antara pimpinan fraksi? Sedangkan dalam tatip mengatakan pembentukan alat kelengkapan DPRD ini dengan cara setiap fraksi mengusulkan anggota fraksinya kepada akd secara proporsional dan merata. Jadi disni dimana titik temunya fraksi tidak ada kesepakatan?,” tanya THL.
Kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Demokrat Fitria Asaha sangat menyayangkan penundaan paripurna karena belum terbentuknya AKD. “Sampai saat ini Ibu ketua Dewan belum hadir dan melanjutkan paripurna ini. Karena tidak sesuai dengan kemauan yang diinginkan fraksi PDIP,” ujar Asaha.
Sementara itu, Ketua Frkasi Restorasi Pembangunan Indonesia, Sergio Pelleng menilai tindakan dari Ketua Dewan akan berdampak untuk pembahasan ABPD induk tahun 2025.
“Kami telah memasukan memasukan usulan alat kelengkapam dewan kepada sekwan agar supaya mempercepat. karean kita akan membahas APBD Tahun 2025. Dan saya kira akan berdamapak untuk itu. Dan kami juga menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua dewan Mitra,” tegas Pelleng.
Senada dengan Pelleng, Ketua Fraksi Golkar Fanly Mokolomban juga ikut menyayangkan sikap dari Ketua Dewan yang menundang untuk melaksamakan rapat paripurna dalam rangka pembentukan AKD dan dibiarkan begitu saja tanpa ada tindaklanjut.
“Kalau pun ada alasan-alasan tertentu harus kembali kepada tatib. Harunya Ibu Ketua Dewan harus membuka rapat paripurna ini. Jika kemudian ada kendala, sesuai aturan bisa di skors. Kami ketiga frkasi ingin menindaklanjuti rapat paripurna ini karna mengingat AKD ini menentukan agenda agenda DPRD termasuk dalam membahas APBD induk tahun 2025. Kami juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Mitra,” ungkap Mokolomban.
Wakil Ketua DPRD Mitra Katrien Mokodaser pun menilai, apa yang terjadi adalah kejadian yang langka di Minahasa Tenggara. Menurutnya selam ini sebagai representasi rakyat sebagai lembaga DPRD yang terhormat ini baik-baik saja dalam dalam menjalankan tugas.
“Dan ketika terjadi hal seperti ini, sepertinya kami merasa kami tidak dihargai ketika dibuat seperti ini menunggu. Kami ditinggalkan seperti ini, seperti terlantar. Kami sangat sesalkan kejadian ini, kami selaku perwakilan rakyat berkomitmen, kepentingan rakyat yang kami utamakan,” pungkas Mokodaser.(***)
