Manado, MANADOLIVE.CO.ID– Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut, di Kantor DPRD Sulut, Kairagi Satu, Kota Manado, Selasa (2/7/2024).
RDP ini terkait evaluasi capaian kinerja selang bulan Juni-Juni 2024, dipimpin Ketua Komisi II Sandra Rondonuwu, dihadiri Wakil Ketua Inggried Sondakh, Sekretaris Nick Lomban, Anggota Farry Liwe, Jems Tuuk, dan Husein Tuahuns.
Kepala Bappenda Sulut June Silangen dan Kepala BKAD Clay Dondokambey hadir langsung RDP bersama jajaran masing-masing instansi.
Di awal RDP, Sandra Rondonuwu menjelaskan tujuan dilaksanakan RDP bersama Bappenda digabung dengan BKAD.
“Karena hal ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat sehingga kita bisa secara umum dapat melihat tentang pelaksaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai Juni ini,” kata Saron, sapaan akrab politisi PDIP itu.
Sementara itu, Nick Lomban menyinggung soal pajak dan retribusi.
“Saya ingin mengingatkan bahwa pajak kita garis depan dalam kita mendapatkan potensi pada pendapatan pajak itu adalah teman-teman di Samsat,” ujarnya.
Ketua Fraksi Partai NasDem ini pun menceritakan kondisi dan apa yang ditemukan Komisi II turun lapangan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
“Hasil kunjungan Komisi II di Kantor Samsat, bahwa memang berjalan cukup baik, tapi ada beberapa keluhan terkait dengan kelengkapan penunjang dalam melakukan kegiatan misalnya alat-alat pendukung. Itu kami temukan salah satunya di Kotamobagu,” ungkap Nick.
Untuk meningkatkan potensi pajak, ia mendorong perlu penambahan alat pendukung seperti mobil dan lain sebagainya.
“Saya tidak tahu ini berlaku juga seluruh Samsat yang ada, tapi ini patut diingatkan karena kita punya target semakin hari semakin tinggi. Jadi itu perlu dilengkapi teman-teman di Samsat,” kata legislator dapil Minut-Bitung ini.
(Rosita)
