MANADO, MANADOLIVE. CO. ID–Komandan Lanud Sam Ratulangi Manado Marsma TNI M. Satriyo Utomo, S.H., menerima tim Sosialisasi dan Bimtek Pembangunan Zona Integritas dari Mabesau yang dipimpin Irdasus Itjenau Kolonel Pom Pipik Krispiarto, di ruang rapat Lanud Sam Ratulangi, Senin (7/6/2021).
Danlanud mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Tim, serta penghargaan yang tinggi karena telah berkenan hadir di Lanud Sam Ratulangi Manado, untuk memberikan Sosialisasi dan Bimtek Pembangunan Zona Integritas kepada personel Lanudsri.
“Teriring harapan, semoga kehadiran Tim yang akan melaksanakan Sosialisasi dan Bimtek (Bimbingan Teknis) Pembangunan Zona Integritas di Lanud Sam Ratulangi, yang merupakan salah satu Lanud percontohan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dapat berjalan sesuai dengan rencana dan sasaran yang diharapkan,” ujar Danlanud.
Lebih lanjut Danlanud mengatakan bahwa, kehadiran tim sangatlah tepat dengan adanya validasi organisasi Lanud Sam Ratulangi menjadi tipe A, tentu saja sangat diharapkan adanya arahan serta bimbingan, sehingga Lanud Sam Ratulangi dapat benar-benar mengikuti prosedur yang sesuai dalam konteks untuk menuju Zona Integritas (ZI).
Komandan menambahkan, pembangunan Zona Integritas adalah, predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah atau satuan kerja yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen, untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Diakhir sambutannya Danlanud mengharapkan partisipasi dan kerja sama dari para peserta Bimbingan Teknis, agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, dan nantinya dapat menerapkan hasil dari bimbingan teknis tersebut di Lanud Sam Ratulangi.
Sementara itu, ketua tim Kolonel Pom Pipik Krispiarto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satu bentuk nyata reformasi birokrasi yaitu pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hal ini merupakan langkah akselerasi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi.
“Oleh karena itu setiap kementerian, lembaga dan instansi pemerintah diwajibkan membangun percontohan (pilot project) pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat unit kerja, pimpinan satuan kerja beserta staf untuk melakukan berbagai perbaikan internal dan inovasi organisasi secara nyata, sistematis dan berkelanjutan,” ungkapnya. (hw)
