Tahuna manadolive co .id– Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangihe, Olga Makasidamo, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan pendidikan inklusi di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan inklusi ini bertujuan agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat diterima dan dilayani dengan baik di sekolah umum, tanpa adanya diskriminasi.
Dalam rangka memperkuat implementasi pendidikan inklusi, perwakilan dari Kabupaten Sangihe baru-baru ini melakukan studi banding ke Yogyakarta. Sebanyak 57 orang ikut serta dalam program tersebut untuk mempelajari praktik terbaik yang telah diterapkan di daerah tersebut. “Kami masih menunggu laporan lengkap dari hasil studi banding ini dan bagaimana langkah selanjutnya dalam penerapan di Kabupaten Sangihe,” ujar seorang pejabat Dinas Pendidikan setempat.
Pejabat tersebut juga menekankan pentingnya pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang bekerja sama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BMT). “Pendidikan inklusi harus dilaksanakan tanpa diskriminasi. Pembentukan ULD ini menjadi kewajiban yang harus ada di setiap daerah,” tambahnya.
Selain itu, Kabupaten Sangihe juga sedang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, sebuah kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berfokus pada partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini berbeda dengan metode konvensional yang lebih berpusat pada guru. “Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi kemampuan mereka. Namun, persiapan guru menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan ini,” jelas pejabat tersebut.
Dalam upaya mendukung penerapan Kurikulum Merdeka, pemerintah daerah telah mengadakan bimbingan teknis (bimtek) secara berjenjang. “Bimtek untuk implementasi Kurikulum Merdeka sudah dilaksanakan dan terus dievaluasi, termasuk uji coba program belajar lima hari dalam seminggu,” makasidamo.
Namun menurut Olga makasidamo , tantangan tidak bisa diabaikan, terutama terkait kekurangan tenaga pendidik di beberapa daerah, khususnya di wilayah kepulauan. “Kekurangan guru masih menjadi perhatian utama, terutama dengan adanya guru yang pensiun atau meninggal dunia. Namun, program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) cukup membantu mengatasi masalah ini,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Daerah Olga makasidamo berharap, dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, penerapan pendidikan inklusi dan Kurikulum Merdeka dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh siswa dikabupaten Sangihe.
(gustaf)
