BITUNG, MANADOLIVE.CO.ID– Jelang pilkada serentak, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Bitung, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung Sulawesi Utara (Sulut), gelar rapat tim pengawasan orang asing (Timpora), Selasa (24/9/2024).
Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bitung, Barandaru Widyarto pelaksanaan kegiatan Rapat Timpora Kota Bitung Sulut dalam rangka Pilkada terlaksana atau berjalan dengan lancar dan baik.
“Dengan adanya Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Tingkat Kota Bitung dan dalam mendukung Pilkada Luber Jurdil, tanggal 27 November 2024 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung besama dengan stake holder terkait berharap agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan baik,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bitung, Barandaru Widyarto Selasa (24/9/2024).
Barandaru mengungkapkan dengan dilaksanakannya rapat timpora, bertujuan untuk saling bersinergi dalam menyikapi Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan.
Lanjutnya, pelaksaan rapat Timpora sebagai langkah preventif bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan membiarkan atau bahkan memberikan kesempatan bagi Pemukim Asing Tanpa Dokumen untuk memilih salah satu Paslon.
Jika itu terjadi, dapat mempengaruhi kredibilitas dan netralitas pelaksaan pilkada.
Disisi lain Imigrasi Bitung akan terus mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan pelaksanaan Pilkada yang damai di Kota Bitung.
Rapat Koordinasi Timpora Kota Bitung, mengambil tema “Sinergitas Timpora Kota Bitung Menjelang Pelaksanaan Pilkada 2024” berlangsung di SH Sarundajang Hall Bitung, Selasa (24/09/2024).
Wali kota Bitung, Maurits Mantiri hadiri dan membuka kegiatan ini.
Menurut Maurits, Timpora dari jajaran Pemkot Bitung khususnya Camat dan Lurah, harus betul-betul mengetahui dan mencari tau keberadaan orang asing di wilayahnya.
Harus di cari tau dan diketahui apakah tujuan mereka, apakah membahayakan ketertiban umum, melakukan transaksi ilegal.
Kemudian apakah yang bersangkutan memenuhi administrasi keimigrasian serta hal lain yang menjadi fokus dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
“Dalam konteks mengawal keberadaan orang asing di Bitung, kami menekankan pentingnya koordinasi dan integrasi antar instansi. Terutama jelang pelaksanaan Pilkada serentak nanti,” kata Maurits Mantiri.
Maurits juga menekankan pentingnya kerjasama dan sinergitas dari berbagai instansi, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota.
Karena pemilu yang sukses bukanlah sekedar hasil dari sebuah instansi atau sekelompok orang saja.
Melainkan produk dari kolaborasi kohoh dan terpadu, hingga kerjasama uang baik akan memastikan segela potensi yang akan nadi penggambat Pilkada nanti dapat diidentifikasi sejak dini dan dihadapi bersama-sama.
Lanjut Maurits terdapat beberapa permasalahan yang melibatkan orang asing, khususnya masyarakat tanpa dokumen yang bermukim di Bitung.
Keberadaan mereka nantinya akan pengaruhi akurasi data kependudukan dan identitas orang asing di wilayah Bitung.
Data dan informasi tentang keberadaan orang asing penting, tak hanya dari segi administrasi juga terkait potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban.
Semua pihak bertanggung hawab atas fungsi pengawasan dan memastikan bahwa orang asing di Bitung terdata dengan baik dan patuhi ketentuan yang ada. (*)
