Bitung, MANADOLIVE.CO.ID—Ironis memang disaat Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri, MM menghadiri Undangan Koordinasi Nasional Kesiapan Kepala Daerah, Menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Tapi ada juga upaya ASN di pemerintahannya yang melakukan upaya tidak netral dengan mulai menghadiri kegiatan suksesi
Rakor tersebut menurut Walikota Bitung, menegaskan agar dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota jangan sampai ada ASN yang terlibat dalam Politik jelang Pemilihan Umum.
“Bawaslu telah menyiapkan langkah strategis salah satunya dengan memaksimalkan upaya pengawasan serta penindakan pelanggaran Netralitas ASN,” jelas Mantiri.
Dikatakan Mantiri, Hal inilah yang dipandang perlu oleh Bawaslu untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi Nasional Kesiapan Kepala Daerah, Menjaga Netralitas ASN.
Dengan demikian menurut Walikota Bitung, Pemkot Bitung akan mengambil sikap tegas dengan ASN yang tidak netral.
“Pembahasan ini adalah sudah menjadi isu nasional sehingga pemerintah harus tegas akan instruksi dari Bawaslu ini untuk menjadikan Demokrasi dari Rakyat, oleh rakyat dan untuk Rakyat,” jelasnya.
Kegiatan tersebut mengundang Gubernur dan Walikota atau perwakilan disemua Provinsi pelaksana Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada Selasa (17/9) di Ecovention Ancol Jl. Lodan Timur No. 7 RW 10, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Sayangnya, Komitmen Walikota Bitung menghadiri kegiatan tersebut berbanding terbalik dengan informasi adanya dugaan 140 an ASN Pemkot Bitung yang menghadiri rapat suksesi dari salah satu Paslon di perusahaan yang ada di Bilangan Kelurahan Manembo-nembo. Malahan terindikasi para ASN peserta rapat tersebut menerima uang, yang bervareasi dari 100 ribu hingga 200 ribu dengan materi pembahasan kesejahteraan ASN jika salah satu paslon menang.
Walikota Bitung sendiri saat mengetahui informasi tersebut, mengatakan jika dirinya baru mendengar informasi tersebut dan akan melakukan evaluasi dengan OPD yang membidangi hal itu.
“Saya sudah mendengar hal itu, tapi saya masih percaya jika ASN kita tak akan berani melakukan hal itu. Tapi jika hal itu benar, maka tentunya akan ada sikap tegas kepada para pengacau demokrasi itu,” kata Mantiri. ( hms)
