SULUT, MANADOLIVE– Masih banyaknya pekerja sosial keagamaan yang belum terakomodir untuk mendapatkan perlindungan dari BPJS yang pembiayaannya dari dana Hibah Pemerintah Sulut, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), menjadi perhatian serius anggota Komisi 4 DPRD Sulut Yusra Alhabsyi.
Kepada wartawan disela sela RDP antara Komisi 4 dan Disnakertrans Yusra menyatakan Disnaker dan BPJS ketenagakerjaan perlu untuk mengeluarkan format yang menyesuaikan dengan kondisi daerah masing masing, karena jelasnya ada kebijakan dan kearifan lokal yang mengatur tentang pengangkatan dari pada petugas keagaman yang dari daerah masing- masing.
“Seperti didaerah Bolmong masih banyak yang belum terakomodir, perlu adanya sebuah format yang menyesuaikan dengan kondisi daerah masing masing,”jelas Yusra.
Kedua tegasnya perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada pemerintah daerah, tapi juga kepada kementrian agama karena paling banyak berurusan dengn agama itu kementrian agama.
“Jangan berharap terus kepada disnaker dan atau bidang kesra di kabupaten kota karena merek tidak punya garis koordinsi yang secara menyeluruh kepada seluruh petugs keagamaan,”ungkap Yusra.
Juga menurutnya perlu penambahan anggaran berkaitan denga petugas keagaman yang belum terakomodir karena dilihat dari sisi jumlahnya masih begitu banyak yang ada masih terfasilitasi.
Selanjutnya perlu ada perhatin khusus terkait kepada beberapa daerah misalanya di BMR itu tidak sebatas agama tertentu tetapi juga keagama lain.
“Jika dilihat di Bolmong jumlah GMIM di Bolmong banyak tapi yang tercover dengan program ini jumlahnya masih sedikit, kenapa karena mereka bertumpuh pada petugas keagaman yang mendapatkan SK artinya mendapatkan tunjangan SK dan tujangan dari pada pemerintah daerah,” jelas Ketua GP Ansor Sulut ini.
Sementara itu Kadis Nakertrans Erny Tumundo menyatakan apa yang menjadi masukan DPRD akan diupayakan.
Termasuk dengan perbaikan data yang didasarkan pada data melalui pimpinan keagamaan.
Sebagaimana di ketahui Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw mengeluarkan Program yang dinilai sangat bermanfaat baik kepada pekerja sosial keagamaan, sopir maupun petani.
Berdasarkan data yang ada ditahun 2022, Pemprov melalui disnakertrans mengalokasikan anggaran kurang lebih 14 Miliard untuk Dana Hibah. (erka)
