SULUT, MANADOLIVE. CO. ID– Dalam penyerahan pemandangan umum dan pendapat dari fraksi golkar yang dibacakan anggota Fraksi Inggried JNN Sondakh SE MM, terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tentang Irigasi. Ada beberapa poin catatan penting yang harus diperhatikan dalam pembahasan ranperda irigasi.
Dikatakan Sondakh, Provinsi Sulut adalah daerah yang kaya dengan hasil pertanian beras sejak dahulunya. Bahkan telah mencapai tingkat swasembada beras. Tetapi belakangan ini belum mampu mempertahankan sebagai daerah lumbung beras. Ia pun menyampaikan ada daerah-daerah telah memiliki irigasi permanen untuk mengairi lahan pertanian sawah.
“Fraksi partai golkar mempertanyakan apakah provinsi Sulut sudah bisa menjadi daerah yang mampu menjaga ketahanan pangan dari produksi sendiri tanpa import beras dari luar”ujar Sondakh dalam menyampaikan point penting dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Jumat (29/05/21).
Tak hanya itu Fraksi partai golkar mempertanyakan dengan jumlah 12 irigasi yang ada di sulut kesemuaannya masih berfungsi, apa masih mampu mengairi lahan-lahan pertanian yang ada. Ia pun mengatakan, pembentukan komisi irigasi belum terlalu penting saat ini.
” Yang terpenting adalah 12 irigasi yang telah ada kualitasnya ditingkatkan kualitas fisik dari irigasi. Baik irigasi primer, sekunder dan tersier. Sehingga masyarakat petani dapat menikmati manfaatnya untuk pengairan di lahan pertanian mereka. Daerah-daerah yang punya lahan pertanian yang luas dan belum memiliki irigasi, itu harus diperhatikan.”ungkap anggota komisi II DPRD Sulut ini.
Lanjutnya, Fraksi Golkar berpandangan bahwa pengaturan secara teknis irigasi untuk pengelolanya, agar diserahkan kepada instansi yang memiliki kewenangan. Fraksi golkar memahami pembangunan dan pengelolaan irigasi ditangani salah stu unit direktorat pada balai besar wilayah sungai dan dinas provinsi yang melaksanakan tugas pembantuan.
“Namun apakah di sejumlah 12 irigasi tersebut memiliki unit pengawasan ? dan juga apakah di tiap wilayah irigasi sudah terbentuk organisasi P3A, GP3A, IP3A yang merupakan wadah partisipasi petani pemakai air, apakah masih berfungsi ? “tandas Sondakh Mempertanyakan.
Sondakh menyampaikan, Fraksi Partai Golkar menerima rancangan ranperda irigasi untuk dibahas pada tingkat selanjut sesuai mekanisme yang ada. )*/iin)
